Tag

, , , ,

Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian–beserta kementerian terkait–sedang diawang-awang. Di awang-awang karena mereka sedang mabuk kepayang atas keberhasilan mendatangkan mobil murah untuk rakyat. Di awang-awang karena sesungguhnya kebijakan mereka sama sekali tidak membumi–melawan perjuangan anak bangsa yang suntuk dan penat dengan aroma kemacetan dan kemarahan jalan raya. Entah apa yang ada di benak pemangku kebijakan.

Ada beberapa hal yang menggelisahkan saya mengenai kebijakan ini.

 

Pertama, ada benang kusut yang sulit terurai antara pemerintah, penerimaan negara, para investor, dan dugaan tentang kondisi ekonomi rakyat yang membaik (dan mungkin masih banyak yang lain, yang saya kurang pahami).

Ya, pemerintah, lewat berbagai kebijakan dan statistik tampaknya terlalu sering menduga bahwa perekonomian rakyat negeri ini dalam kondisi baik (atau membaik). Angka kemiskinan menurun. Dugaan ini cukup menyakitkan karena dengan begitu, rakyat seolah-olah dianggap sudah lepas dari urusan perut; cukup makan; bisa tidur nyenyak di gubuknya sendiri, dan berpakaian layak. Dengan demikian, rakyat mulai bisa melirik kebutuhan (atau keinginan) lain, seperti barang mewah (baca: kendaraan pribadi).

Pemerintah kemudian “melancong” ke mancanegara dengan dada membusung. Mengunjungi dan mengetuk pintu negara-negara industri maju sembari berkata: “Datanglah berinvestasi di negeri kami. Negeri kami dalam kondisi aman. Ekonomi rakyat sudah pulih. Angka kemiskinan berhasil kami turunkan. Bangunlah industri otomotif (khususnya mobil murah) di negeri kami. Pasti akan laku keras.” *dan memang demikian. berita-berita di media sesekali menyebutkan bahwa dalam tempo tiga jam, sudah ada 1.500 transaksi salah satu merk mobil murah*

Akhirnya, menjadi sah prestasi pemerintah yang berhasil mendatangkan mobil mewah untuk rakyat; entah rakyat yang mana.

Sebab, kenyataannya, bagi sebagian besar masyarakat kita, kendaraan pribadi (baru) masih menjadi bawang mewah. Alhasil, pembeli kendaraan pribadi itu antara lain hanyalah orang-orang itu saja. Orang-orang yang sudah berduit, belum punya kendaraan pribadi, dan ini penawaran baik untuk akhirnya bisa membelinya. Atau, orang-orang yang sudah punya sejumlah kendaraan pribadi, dan ini penawaran baik untuk kembali beli untuk istri, anak, ponakan dll yang belum punya BPKB sendiri; atau sekadar mengisi rongga kosong di garasi. Satu orang satu kendaraan pribadi.

 

Kedua, kawasan perkotaan yang makin padatlah yang akan menuai kemacetan; tepatnya bukan hanya kawasan perkotaan, tapi kemacetan kini sudah merangsek ke pinggiran kota. Khusus DKI Jakarta, misalnya. Saat Pemerintahan Jokowi sedang berjibaku mengatasi kemacetan, kebijakan kendaraan pribadi murah ini seenaknya nyelonong menyeberang, menyesaki jalan ibukota. Sementara di berbagai daerah juga sedang membangun transportasi massal yang layak dan memadai serta menghubungkan tempat-tempat di penjuru kota dan desa, pemerintah pusat malah mempersilakan rakyat menunggangi kendaraan pribadi bermodal puluhan juta saja.

 

Ketiga, persoalan lingkungan dan energi tak juga terselesaikan. Mental bangsa kita, dengan adanya kendaraan pribadi yang baru, tidak serta merta membuat kita “memuseumkan” kendaraan lama yang mau bagaimanapun dipoles cat dari luar, kondisi mesin, pembakaran, dan gas buang toh tetap akan meracuni lingkungan–jangka pendek maupun panjang. Cadangan energi untuk bahan bakar kita juga tak limpah-limpah amat; karenanya kerap impor dari luar negeri. Harganya juga bergantung pada harga dunia. Lalu, rakyatlah yang tercekik ketika harga melambung.

 

Pemerintah, menurut saya, memang tidak berkutik. Pelaku bisnis bidang otomotif pastilah yang pertama menjadi pihak yang paling disenangkan dan diuntungkan. Penjualan meningkat. Kedua, barangkali adalah pemerintah, karena negara dapat pemasukan. Pelaku bisnis bidang otomotif barangkali akan melakukan berbagai upaya untuk membendung usaha pihak-pihak yang ingin membangun transportasi massal.

Namun, yang paling dirugikan dari semua adalah rakyat. Kena macet; kena polusi.

Saya tidak benci penggunaan kendaraan pribadi karena saya salah satu pengguna. Namun, saya mendukung kebijakan pengadaan transportasi massal yang layak, memadai, dan terhubung dengan berbagai daerah–kota dan desa. Saya sangat rela dan siap naik kendaraan umum jika prasyarat transportasi massal itu sudah terpenuhi. Masalahnya, sekarang (belum) demikian keadaannya.

Tabik.